Quote of the Day

Thursday, November 13, 2008

Benang Merah Krisis Keuangan AS

Jika ditarik benang merahnya, penyebab krisis keuangan di AS adalah pertama, adanya global imbalances di mana AS mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya. Ini tercermin dari defisit anggaran belanja sekaligus transaksi berjalannya (defisit ganda) dimana selama ini justru dibiayai oleh emerging markets, terutama China.

(Sumber: US Bureau of Economic Analysis)

Kedua, pemberian kredit perumahan (sub-prime) dalam jumlah besar kepada nasabah yang tidak layak dengan bunga variabel yang mencapai US$ 1,2 trilyun. Setelah suku bungan 2004-2006 nail dari 1,0 persen menjadi 5,25 presen, kredit pun macet karena penghasilan nasabah sub-prime tidak meningkat.

Ketiga, sektor keuangan yang berkembang sangat pesat melalui penciptaan derivatif, yaitu CDOs (collateral debt obligations) yang dijual kepada investor AS maupun luar negeri, diperdagangkan tanpa dengan “ranting” yang benar. Melalui derivatif, kreditor yang semula telah mendapatkan uangnya kembali dengan keuntungan dan bonus yang besar sehingga tidak pusing lagi. Sementara itu, pemegang CDOs terakhirlah yang menanggung beban sehingga banyak yang berguguran.

Keempat, kondisi yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas menciptakan krisis yang meluas dan menciptakan kelangkaan likuiditas berlanjut pada tidak mengalir dana ke sektor riil hingga menimbulkan resesi ekonomi. Hal ini mempengaruhi perekonomian dunia karena AS memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia.

(Sumber: Kompas 04/10/2008)

Saturday, November 1, 2008

Pengakuan Seorang "Ikon" Penganut Sistem Pasar Bebas

Berikut pernyataan Alan Greenspen, mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat--yang telah dijabatnya selama hampir 20 tahun, di depan Kongres Amerika Serikat :
"...this crisis, however, has turned out to be much broader than anything I could have imagined,"

"Those of us who have looked to the self-interest of lending institutions to protect shareholder's equity -- myself especially -- are in a state of shocked disbelief,"
Pengakuan jujur seorang Greenspan di depan Konggres AS tak ubahnya seperti ”pengakuan dosa” dari seorang yang dikenal sebagai ”ikon” sistem ekonomi pasar bebas yang sebelumnya sangat dihormati di seluruh dunia. Seorang Alan Greenspan, - terpaksa mengakui di depan interogasi Kongres bahwa krisis yang terjadi di Amerika Serikat saat ini telah membongkar cacat pemikiran ekonomi yang diyakini, dipercayai, dan dianutnya seumur hidupnya.

Greenspan bahkan mengalami ”shock” yang teramat hebat serta mengalami krisis ”ketidakpercayaan” yang akut terhadap keampuhan sistem ekonomi pasar bebas.

Sebagaimana diskusi dengan rekan saya Agus -seorang economist dan perencana pembangunan-, Mungkin yang sedang melanda Amerika Serikat sekarang ini akibat dari kegagalan pasar (market failure) sekaligus kegagalan pemerintah (government failure).

Betapa tidak. Sebagai pionir kapitalisme modern -yang sekarang berubah bentuk menjadi neo liberalisme- Amerika Serikat tengah menuju ke tubir kehancuran. Mimpi-mimpi tentang kedigdayaan kapitalisme dan pasar bebas yang selama ini diekspor secara global saat ini tengah kualat kepada postulat ”supply and demand” yang sebenarnya. Kredit macet di sektor perumahan dan kekacuan perbankan telah membangkrutkan raksasa-raksasa lembaga keuangan Amerika Serikat seperti Lehman Brothers, Morgan Stanley, Merril Lynch, dan Goldman Sachs. Ikon-ikon kapitalisme Amerika Serikat lainnya seperti Chrysler, Ford, Xerox, Coca-Cola, Yahoo, Merck & Co, Citi Corp, dan Bank of America terpaksa memecat ribuan karyawannya. Dan setelah itu kita akan melihat barisan pengangguran yang panjang dan mengular antri mendapatkan jatah ”subsidi langsung tunai” ala Amerika.

Saturday, August 11, 2007

PNPM, Senjata Jitu Kah??

Sebagaimana posting tulisan sebelumnya berjudul "Tahun 2006 Jumlah Penduduk Miskin Berkurang", Baru2 ini pemerintah mengumumkan bahwa penduduk miskin pada tahun 2006 turun menjadi 37,17 juta orang dari tahun sebelumnya 39,30 juta orang alias telah berkurang jumlah orang miskin dari 17,75 persen menjadi 16,58 persen dari total jumlah orang miskin di Indonesia.

Sementara itu, Kabinet Indonesia Bersatu yang dinahkodai SBY memiliki “pekerjaan rumah” menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 8,2 persen sampai tahun 2009, yang tersirat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2007.
Dengan demikian TKPK, yang mengemban Perpres 54 Tahun 2005, saat ini punya tugas yang berat untuk menyelesaikan sisa target 8,38 persen mengurangi jumlah orang miskin dalam sisa waktu 2 tahun ini. Wah…saya kira ini PR yang sangat sulit untuk dikerjakan.

Belum lama ini, pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang berskala nasional yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 30 April 2007 di Palu kemarin. Sepertinya, program ini menjadi salah satu senjata untuk memerangi besarnya penduduk miskin Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah senjata ini cukup jitu untuk itu?

Mengingat syarat yang ditempuh cukup berat yaitu memberikan Bantuan Langsung (BLM) meng-cover seluruh kecamatan di Indonesia Masyarakat yang jumlahnya lima ribuan kecamatan. Jika program ini dibiayai dengan sumber dana yang ada sekarang maka Indonesia harus ”merogoh saku” APBN cukup besar. Apakah keuangan negara ini cukup kuat untuk itu.

Jangan-jangan...untuk menjalankan program nasional ini diperlukan sumber dana dari luar berupa hutang luar negeri yang berasal dari lembaga donor yang selama ini cukup merepotkan begara ini. Wah...tentunya jumlah yang diperlukan tidak besar. Terus bagaimana komitmen pemerintah yang selama ini berupaya melakukan efisiensi penggunaan keuangan negara dengan ketat malah akan menambah hutang luar negeri baru lagi.

Tulisan ini semata-mata ingin mengungkapkan sebuah ganjalan yang meliputi diri penulis dalam melakukan perenungan untuk mencari cara membantu masyarakat Indonesia agar lebih sejahtera terutama masyarakat yang masih dalam perangkap kemiskinan, dengan cara yang tidak membebani masyarakat.

Monday, July 23, 2007

Tahun 2006 Jumlah Penduduk Miskin Berkurang

Pada tanggal 2 Juli 2007 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,17 juta orang atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia selama periode bulan Maret 2006 sampai dengan Maret 2007. Pada periode sebelumnya, bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17,75 persen dari total jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut.

Lebih rinci, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun lebih tajam dari pada di perkotaan sebanyak 1,20 juta orang miskin yaitu dari 24,81 juta pada tahun 2006 menjadi 23,61 juta pada tahun 2007, sementara di perkotaan turun sebanyak 0,93 juta orang yaitu 14,49 juta pada tahun 2006 menjadi 13,56 juta pada tahun 2007.

Seseorang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata penghasilan per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yang ditentukan oleh BPS. Garis Kemiskinan adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari serta untuk memenuhi kebutuhan non-makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya.

Selama Maret 2006 sampai dengan Maret 2007, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,67 persen, yaitu dari Rp.151.997 per kapita per bulan pada Maret 2006 menjadi Rp.166.697 per kapita per bulan pada Maret 2007. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) dalam mempengaruhi nilai Garis Kemiskinan. Pada bulan Maret 2006, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,08 persen, tetapi pada bulan Maret 2007, peranannya hanya turun sedikit menjadi 74,38 persen.

Perhitungan jumlah penduduk miskin tersebut didasarkan atas data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2007 dan didukung oleh data hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Turunnya jumlah penduduk miskin yang disampaikan oleh BPS tersebut banyak mendapat respon dari berbagai kalangan. Sebagian ada yang bisa menerima hal tersebut dengan alasan bahwa kebijakan tentang upaya penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama kurun waktu satu tahun ini telah berhasil mengentaskan orang miskin. Sebagaimana berita yang dilansir oleh KOMPAS, pendapat yang dikemukakan oleh Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial Arizal Ahnaf, bahwa penduduk miskin telah berhasil memanfaatkan peluang meningkatnya uang beredar di masyarakat dengan adanya BLT (bantuan langsung tunai) tahun 2006 untuk kegiatan produktif sehingga dapat mencapai kondisi dimana tidak masuk dalam golongan miskin lagi. Meskipun pendapat ini tidak di dukung dengan data yang mencerminkan peningkatan pendapatan tersebut, pendapatan tersebut tentunya beralasan jika melihat fakta bahwa penurunan jumlah penduduk miskin terjadi di saat Garis Kemiskinan mengalami kenaikan. Kenaikan Garis Kemiskinan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi masyarakat yang didasari asumsi akibat dari adanya peningkatan pendapatan.

Saya setuju dengan pendapat tersebut jika argumentasinya dilengkapai dengan pengamatan informasi tentang jumlah penduduk Indonesia yang bekerja, dimana menurut BPS terjadi peningkatan mencapai 97,58 juta orang per bulan Februari 2007 bertambah sebanyak 2,12 juta orang jika dibandingkan keadaan pada bulan Agustus 2006 atau bertambah 2,40 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006 sebesar 95,18 juta orang. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari adanya peningkatan angkatan kerja jumlah angkatan kerja mencapai 108,13 juta orang naik sebanyak 1,74 juta orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006, dan meningkat sebesar 1,85 juta orang dibandingkan keadaan Februari 2006. Jumlah penganggur pada Februari 2007 pun mengalami penurunan sebesar 384 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006 yaitu dari 10,93 juta orang pada Agustus 2006 menjadi 10,55 juta orang pada Februari 2007, dan mengalami penurunan sebesar 556 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006 sebesar 11,10 juta orang

Sebagian lagi menganggap hal ini sulit dipercaya. Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi XI DPR Drajad H Wibowo, selama ini pemerintah belum berhasil menstabilkan harga kebutuhan pokok dengan masih mahalnya harga kebutuhan sembilan bahan pokok, seperti minyak goreng, yang masih menjadi beban masyarakat sehingga diyakininya data kemiskinan tersebut jauh bertentangan dengan realitas di masyarakat. Pendapat ini didasari dengan argumentasi bahwa belum adanya data dan informasi tentang jumlah pengangguran dan lapangan kerja riil yang memungkinkan pendapatan rakyat miskin tidak naik.

Perhitungan jumlah penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS, yaitu dengan pendekatan statistik, tentunya telah didasarkan pada metodologi yang telah teruji, serta dilaksanakan oleh para ahli yang profesional dibidangnya. Perbedaan pendapat tentang benar tidaknya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin seharusnya ditanggapi secara positif dan digunakan sebagai langkah untuk perbaikan ke depan agar penentuan jumlah penduduk miskin mejadi semakin mendekati kondisi yang sesungguhnya. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan dapat lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.